Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Muratara Dinilai Tak Sesuai Standar Harga
MURATARA (SUMSEL) – Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Muratara Tahun 2022 dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berdasarkan standar harga setempat. Baca : Kurang Cermat, 6 SKPD Pemkab Muratara Lebih Bayar Belanja Barang/Jasa Rp101 Juta Hal ini terjadi karena Sekretaris DPRD Muratara belum menerapkan Kajian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJP) SPR atas harga…